Alinea terakhir bagian 1 tulisan ini menyatakan bahwa kondisi keluarga dan sosial ekonomi yang buruk menjadi lahan tumbuhnya penyakit sosial. Dengan kata lain, semakin buruk kualitas keluarga dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat berarti akan semakin banyak terjadi tindak kekerasan, kejahatan atau kriminalitas.  Mengapa demikian?  Terus dimana tanggungjawab lembaga Negara sebagai pemegang mandat penyelenggaran pelayanan publik ? Sejauh mana kontribusi lembaga publik atau Negara terhadap semakin buruknya  kondisi sosial , politik dan ekonomi di suatu negara?

Bagian 2 ini hendak mencoba menjawab pertanyaan ini.

Memang benar, masalah kemiskinan dan penyakit sosial terutama di kota besar tidak bisa sumber penyebabnya dibebankan pada factor-faktor internal yang deterministik seperti factor psikologis (malas, bodoh, jahat). Ada factor struktural perkotaan yang menyebabkannya seperti lingkaran kemiskinan akut, pengangguran, lingkungan permukiman yang padat dan kumuh, pendidikan yang rendah, dsb. Semua factor ini menyebabkan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya tingkat kenakalan dan kejahatan (Martin -Juvenile Deliquency).

Individu atau masyarakat dengan kekuatannya sendiri akan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Dibutuhkan intervensi kekuasaan Negara melalui kebijakan publik yang memihak kaum miskin.

Pertanyaan menarik berikutnya adalah mengapa ada Negara yang bisa menyejahterakan rakyatnya sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan dan kejahatan? Mengapa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru terjerat hutang dengan lembaga keuangan internasional dan masih banyak rakyatnya yang  hidup dalam belenggu kemiskinan?

Kalau suatu Negara yang berlimpah akan sumber daya alam sampai terjebak dalam hutang dan tidak mampu melepaskan warganya dari perangkap kemiskinan tentu tidak mungkin jawabnya karena kesalahan individu atau karena factor deterministic semata seperti factor psikologis atau budaya manusia Indonesia yang malas dan tidak disiplin. Hal ini ada kaitannya dengan masalah bad governance atau tepatnya salah urus atau mismanajemen dalam penyelenggaraan Negara.  Administrasi  Negara, dengan demikian, bisa menjadi salah satu tertuduh (di samping dua lembaga kuasa lainnya) atas kacau balaunya kondisi bangsa.

Lembaga Negara adalah lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik, lembaga yang mendapatkan kekuasaan ataupun mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan orang banyak guna  mewujudkan kesejahteraan rakyat .  Salah satu kepentingan publik yang mendasar adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kualitas hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia seperti pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Negara wajib menyediakan kebutuhan publik dasar yang merata bagi semua warganya.

Kesejahteraan, kata Fukuyama, tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat significant dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (dalam Edi Suhartowww.policy.hu)

Memang Negara bukanlah satu-satu actor penyelenggara layanan publik, ada lembaga swasta dan masyarakat sipil yang punya andil dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Namun bagaimana pun dasar keberadaaan (raison d’etre) lembaga administrasi Negara adalah menyelenggarakan pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Suharto (www.policy.hu hal.4) menyatakan sebagai  lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (responsibility).

Apabila negara seolah tidak pernah hadir di pergulatan hidup kaum miskin, maka jangan hanya salahkan orang miskin kalau muncul  berbagai macam penyakit sosial. Kalau kita cermati satu per satu kasus kekerasan, kriminalitas maupun problem sosial lainnya, disitu akan kita temukan andil dari administrasi Negara. Dalam  kasus kecelakaan transportasi umum yang beruntun dan kejahatan seksual dan perampokan di angkutan umum di Jakarta, misalnya, kita temukan adanya saling kait antara problem kemiskinan dan amburadulnya  manajemen transportasi.

Banyaknya terjadi kecelakaan transportasi umum ternyata ada kaitannya dengan besarnya biaya ‘siluman’ atau pungutan liar yang harus dibayar para pengusaha transportasi yang menurut survei Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dapat mencapai Rp 25 triliun tiap tahun. Akibatnya, para pengusaha harus mencari akal untuk menekan ongkos. Cara yang dipilih adalah dengan “kanibalisasi” suku cadang angkutan umum dan menekan upah sopir.  Akibatnya, banyak kendaraan umum yang kondisinya tidak layak jalan  dengan sopir yang menyetir ugal-ugalan karena dipaksa lembur untuk mengejar setoran.  Kondisi ini yang menjadi salah satu pemicu besarnya angka kecelakaan bus antarkota selama Februari 2012 (Tempo.co)

Selain menyupir secara ugal-ugalan, para sopir sering menggunakan sopir tembak untuk menutupi setoran. Fenomena penggunaan sopir tembak ini juga ternyata membawa masalah baru, karena sumber kejahatan angkot adalah para sopir tembak . Mereka anak-anak jalanan yang dibayar murah para sopir resmi angkot . Banyak sopir tembak yang ternyata melakukan kejahatan dengan menggunakan angkutan umum yang mereka gunakan, termasuk melakukan pemerkosaan (cybermed.cbn.net.id dan Kompas.com)

Saya tidak tahu persis apakah di balik bentrok antar kelompok preman di Jakarta disitu juga ada andil kekuasaan politik.  Sungguh mengerikan seandainya ada andil kekuatan politik dalam kelompok preman, karena ini artinya negara atau penguasanya  menjadi pelaku bahkan dalang dalam kekerasan terhadap rakyatnya. Negara Indonesia tentu saja bukanlah negara yang dikuasai preman.  Tapi di abad internet ini nampaknya tidak ada lagi yang bisa disembunyikan oleh negara, segala macam data dan fakta bisa ditemukan di Google. Namun saya tidak akan mengulas tentang kekerasan antar preman, selain karena takut tulisan ini jadi panjang, yang pasti kalau pun saya dapat datanya  saya tidak  punya cukup keberanian untuk menuliskan di blog ini (wuuihh serem dan bikin keder kalau bicara soal preman di Indonesia).

Tulisan ini saya akhiri saja sampai disini, kalau diteruskan jadi tambah “mbulet” , tidak jelas juntrungannya , lari kemana-mana (maklum saja blog ini kan buku tempat saya latihan coret-coret apa saja). Harapan saya , semoga  ulasan panjang lebar seputar problem sosial yang dihadapi Indonesia   tidak membuat kita jadi “nglokro” – patah semangat, apatis, dan semakin sebel dengan Negara kita. Sebaliknya, melalui paparan ini saya berharap kita semakin disadarkan akan pentingnya manajemen dan administrasi Negara yang baik. Ibaratnya ikan, kepala ikan yang busuk akan membuat busuk juga seluruh tubuh. Demikian pula, kepengelolaan  urusan publik yang buruk dan busuk akan membuat seluruh aspek kehidupan masyarakat ikut menjadi buruk dan busuk.

Jadi kalau ada Negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya dan membangun Negara yang beradab itu semua karena penyelenggaraan Negara dilaksanakan dengan baik dan bersih ,  atas dasar prinsip mewujudkan kebaikan untuk semua dan ditujukan benar-benar untuk memanusiakan warganya.  Buktinya jelas,  negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang sejahtera, negara paling aman dan nyaman untuk ditinggali, negara paling bahagia adalah negara-negara dengan tingkat korupsi rendah, negara yang dikenal tertib dan administrasi negaranya bersih, negara yang sangat menghargai dan melindungi hak-hak rakyatnya. Sebagai penutup saya tampilkan daftar peringkat Negara-negara sejahtera di dunia. Dimana posisi Indonesia? Silahkan lihat DISINI dan DISINI