If there’s a book you really want to read but it hasn’t been written yet, then you must write it.  ~Toni Morrison (quote garden.com)

Beberapa hari ini di media cetak maupun internet tengah hangat diperbincangkan tentang kebijakan Dirjen Pendidikan Tinggi yang sesungguhnya bertujuan sangat baik, namun justru memancing polemik di komunitas perguruan tinggi. Kebijakan tersebut adalah surat  edaran Dirjen Dikti bertanggal 30 Desember 2011 No.250/E/ T/2011 tentang kewajiban unggah (upload) karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dosen dan surat edaran bertanggal 27 Januari 2012 (No 152/E/T/2012) tentang kewajiban publikasi karya ilmiah untuk mahasiswa S-1,S-2, dan S-3 berlaku mulai kelulusan Agustus 2012. Isi edaran yang pertama menyatakan Dikti hanya menilai karya ilmiah dosen jika artikel dan identitas penulisnya bisa ditelusuri secara online. Perguruan tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuda, perguruan tinggi, dan seterusnya. Hal ini efektif untuk usulan kenaikan pangkat 2012 (Bisman Nababan – Kompas 8 Februari 2012 ).

Surat edaran tentang wajib unggah karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dosen per tahun 2012 nampaknya tidak mendapatkan respon seheboh surat edaran kedua tentang wajib publikasi karya ilmiah di jurnal untuk kelulusan sarjana di semua strata. Kewajiban publikasi karya ilmiah khususnya untuk kelulusan S-1 mendapatkan banyak kritikan saya rasa wajar, mengingat untuk bisa mengimplementasi kebijakan ini dibutuhkan sarana pendukung yang memadai.  Nampaknya , Dikti kurang mempertimbangkan masak-masak implikasi apa yang timbul sehubungan diterapkannya kebijakan tersebut. Franz Magnis-Suseno dalam  Kompas 8 Februari 2012 secara detail merinci implikasi tehnis dari ketentuan wajib publikasi jurnal ilmiah ini. Di artikel tersebut, Magnis-Suseno menyebut kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan mutu dengan pendekatan paksaan dan ancaman. Kebijakan publik yang coersive – memaksa dengan ancaman – akhirnya hanya akan dilaksanakan sekedar formalitas. Asal aturan dijalankan secara prosedural. Tentang hal ini, Magnis-Suseno menulis kalau mahasiswa tahu bahwa makalahnya tidak akan mungkin dibaca dengan sungguh-sungguh, mereka tidak punya motivasi apa pun untuk menulis sesuatu yang bermutu. Jadi, mereka akan menulis “sampah”.

Ditinjau dari perspektif model kebijakan publik, aturan yang mewajibkan mempublikasikan jurnal ilmiah untuk syarat kelulusan sarjana dan kewajiban menggunggahnya secara online bagi dosen sebagai persyaratan kenaikan pangkat,   menurut saya merupakan kebijakan yang kurang tepat. Kebijakan Dikti ini cenderung hanya melihat pada tercapainya produk atau hasil akhir (output), tanpa melihat bagaimana proses untuk menghasilkan output tersebut.  Padahal dalam menghasilkan suatu karya  ilmiah, proses merupakan hal yang sangat krusial. Kompetensi intelektual sarjana tidak dinilai dari produknya, dari karya ilmiah , skripsi, thesis atau disertasi yang dihasilkan, namun yang substansial adalah bagaimana mahasiswa digembleng untuk menguasai proses menghasilkan suatu karya ilmiah.

Jadi kalau karya ilmiah dan jurnal ilmiah mahasiswa dan dosen di Indonesia lebih sedikit ketimbang Malaysia, kebijakan intervensinya bukan menggenjot jumlah jurnal ilmiah secara paksa sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan kenaikan pangkat dosen,  tapi bagaimana mahasiswa dan dosen dibiasakan untuk menulis karya ilmiah. Intervensi yang tepat adalah dengan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen untuk menguasai kaidah-kaidah penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Kalau pendekatan paksaan yang digunakan, saya khawatir jangan-jangan kebijakan ini justru menyuburkan budaya menerabas atau solusi instant yakni meminta pihak lain untuk membuatkan karya ilmiah. Tak aneh kalau kemudian bermunculan jasa pembuatan karya ilmiah dan jurnal abal-abal sebagai tong “sampah”  penampung karya ilmiah tersebut.

Saya menghargai niat baik pak Dirjen Dikti untuk menyuntikkan gairah penulisan karya ilmiah di Indonesia,  yang memang sangat memprihatinkan. Tapi sepertinya beliau kurang sabar, sehingga yang dipilih cara yang cepat kelihatan hasilnya yakni dengan paksaan. Publikasi artikel ilmiah bagaimanapun menyangkut kemampuan menulis dan mengungkapkan ide yang tentu saja kemampuan ini tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat tapi melalui proses belajar yang memakan waktu. Mahasiswa dan dosen yang kemampuan menulisnya kurang dan jarang menulis artikel ilmiah tidak bisa dipaksa dalam waktu singkat untuk menghasilkan artikel ilmiah yang layak dipublikasikan di jurnal, apalagi jurnal nasional dan internasional.

Ada unsur passion dalam mengekpresikan gagasan lewat tulisan. Orang yang tidak suka (biasa) menulis tidak bisa dipaksa begitu saja untuk menulis. Orang yang bisa menulis biasanya suka membaca. Kebiasaan membaca sumber bacaan yang berkualitas dengan tata bahasa yang baik dan benar akan terekam di otak, yang itu akan diingat saat seseorang hendak mengekspresikan ide lewat tulisan. Menulis karya ilmiah atau artikel apa pun tidak akan menjadi masalah kalau orang itu pada dasarnya sudah suka membaca. Untuk bisa menulis, orang harus dibiasakan untuk suka membaca sejak kecil. Semakin bertambah usia, semakin kaya referensi dan perbendaharaan kata dan penguasaan tata bahasa dan tata tulis. Dalam hal ini saya sependapat dengan Franz Magnis-Suseno yang mengatakan sumber deficit naluri peneliti-ilmiah di kalangan mahasiswa (dan dosen) bersumber pada pola pendidikan kita , mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita cenderung “menggurui” dan kurang bisa merangsang kreativitas siswa. Pengajaran di SD sampai SMA sudah terbebani oleh materi pelajaran yang banyak dan sudah diatur berdasarkan kurikulum yang baku. Akibatnya tidak ada lagi waktu tersisa bagi upaya menanamkan minat baca karya-karya tulis bermutu dan kemampuan menulis serta berkomunikasi siswa. Seorang anak yang mempunyai minat baca dan kemampuan menulis yang bagus biasanya itu produk dari kebiasaan yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga, jarang yang itu dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah.

Menumbuhkan budaya suka membaca dan menulis,  inilah yang seharusnya mulai sekarang dipikirkan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari keluarga, kemudian berlanjut di bangku sekolah dari SD hingga SMA, dan di perguruan tinggi diperdalam lagi dengan penguasaan penulisan artikel ilmiah. Dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyebarkan virus suka membaca dan menulis ini pada anak didik kalau bukan kita para guru dan dosen. Akan lucu sekali jika perguruan tinggi mewajibkan lulusan sarjana S-1,S-2 dan S-3 untuk  publikasi karya ilmiah di jurnal, sedangkan dosennya sendiri jarang menulis artikel ilmiah.  Jangankan di  jurnal nasional atau internasional,  jurnal lokal saja tulisannya  bisa dihitung dengan jari.

Karena itu, mari kita biasakan menulis. Kalau belum bisa menembus jurnal ilmiah nasional , ya yang lokal dulu. Kalau pun yang lokal juga belum, ya paling tidak belajar menulis apa saja yang bisa dituliskan…misalnya menulis di blog seperti ini. Jangan biarkan blog yang sudah disediakan ini kosong melompong terus.

Artikel terkait :

Seluruh Prodi di UNS Wajib Punya Jurnal Online

Mendikbud: Publikasi di Jurnal Ilmiah Jalan Terus

PTS Tolak Publikasi untuk Kelulusan, Pemaksaan untuk Tujuan Baik