wikipedia org Butterfly_TransGender-SymbolKebutuhan akan pelayanan publik yang adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparat birokrasi. Padahal prinsip pelayanan publik adalah tidak memihak individu atau kelompok manapun. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik yang tidak disadari sebagai bentuk ketidakadilan adalah diskriminasi atas dasar  karakteristik fisik seperti cacat tubuh, ras, identitas gender dan orientasi seksual. Kelompok ini yang dikategorikan sebagai kelompok rentan atau kelompok khusus. Salah satu contoh diskriminasi terhadap kelompok rentan adalah eksklusi terhadap waria untuk mengakses pelayanan publik dasar. Isu ini yang saya angkat sebagai artikel yang saya presentasikan dalam konferensi tahunan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Negara 2012 dengan tema “Innovative Governance” di Universitas Brawijaya Malang  tanggal 12-14 Juni yang lalu. Artikel ini mengulas diskursus seputar hak-hak waria (sebagai kelompok dengan kebutuhan khusus) untuk memperoleh pelayanan publik dasar di Indonesia. Isu ini menarik untuk diangkat karena sesuai dengan perkembangan paradigma administrasi negara  mutakhir yang mengedepankan perhargaan pada hak asasi manusia dan prinsip-prinsip  demokrasi atau dikenal sebagai  Human Governance.  Waria atau lelaki dengan penampilan wanita dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial sehingga keberadaan mereka tidak bisa diterima masyarakat. Waria menjadi kelompok manusia yang  tidak diakui hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosialnya oleh Negara. Akibatnya, waria menjadi terdiskriminasi dalam pelayanan publik. Sebenarnya kaum waria di Indonesia telah mendapat jaminan perlindungan dengan disahkannya UU No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sekalipun ada landasan hukum yang kuat bagi waria untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara, namun selama ini waria belum mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik dasar sebagaimana warganegara ‘normal’ lainnya. Berangkat dari permasalahan ini, artikel ini hendak menganalisis bagaimana seharusnya posisi administrasi  negara jika dihadapkan dengan persoalan hak-hak asasi kelompok khusus untuk mendapatkan pelayanan publik dasar. Dapatkah negara membatasi akses suatu kelompok masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berdasarkan pertimbangan standard moralitas atau norma sosial?  Bagaimana masalah ini ditinjau dari perspektif  Human Governance?  Jika ingin tahu apa jawaban dari pertanyaan ini silahkan klik ARTIKEL INI atau yang ini VERSI ENGLISH 

Gambar :  http://upload.wikimedia.org/